LSMP Minta KPK Ikut Usut Kasus Dugaan Korupsi APBDes di DPMPD

SeputarBantenID – Lingkar Study Mahasiswa – Pemuda (LSMP) menyoroti permasalahan yang sedang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang perihal adanya penggandaan APBDes 2024 di beberapa desa di Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/02/2025).

Kasus dugaan korupsi APBDes tersebut penyidik kejaksaan sudah mengamankan tiga tersangka dalam penggandaan APBDes tersebut, ketiga tersangka tersebut ialah operator Desa dan pada kantor DPMPD Kabupaten Tangerang.

Ketua Bidang Kajian Strategis Lingkar Study Mahasiswa – Pemuda (LSMP), Endang Suhendar menjelaskan bahwa kasus ini harus di usut secara tuntas sampai kepada akar-akarnya, karena ini ialah tindakan korupsi dan merugikan Negara serta masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

PT Angkasa Pura Indonesia Gandeng Kejari Kabupaten Tangerang MoU Pendampingan Hukum

268 Redaksi

“Dalam kasus dugaan korupsi APBDes ini, Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK) harus segera turun andil dalam penyelesaian kasus korupsi APBDes 2024,” lanjut Endang.

Ia mengungkapkan bahwa KPK mempunyai peran penting dalam penindakan kasus dugaan korupsi ini, dan menurutnya sudah jelas ada banyak Desa juga yang terlibat didalam kasus ini, sehingga hal itu perlu di usut secara keseluruhan.

“Kasus korupsi ini pastinya melibatkan elemen penting di tingkat Desa khususnya oknum operator Desa dan oknum Kepala Desa, ini perlu di tindak dan diperiksa juga, karena sudah jelas dengan adanya tiga tersangka tersebut,” tegas Endang.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Achmad Herwandi Bacalon Walikota Serang Paparkan Konsep Pembangunan Berkeadilan di PD Muhammadiyah

85 Redaksi

Selain pihak Pemerintahan dalam kasus APBDes 2024 ini, ada elemen lain juga seperti Bank BJB dalam pencairan dana tersebut, hal ini penting dalam pemeriksaan juga sehingga kasus ini benar-benar bisa di tuntaskan secara keseluruhan.

“Terlalu banyak elemen yang bermain, dan kami meminta kepada KPK untuk segera turun andil dalam memberantas kasus korupsi APBDes 2024 ini, karena jika ini tidak di usut secara menyeluruh maka hal ini akan terulang kembali serta akan merugikan Negara,” terang Endang.

Menurutnya, tindakan yang merugikan Negara serta menguntungkan diri sendri ialah tindakan korupsi dan hal ini perlu di usut tuntas di segala elemen yang terlibat.

“dalam kasus ini harus adanya transparansi dalam pemeriksaan sehingga kasus ini benar-benar dilakukan dengan benar dan bijak sesuai undang-undang yang berlaku.” tutupnya (red)