Tingkatkan Pendapatan Daerah, Bapenda Banten Gencar Tagih PKB
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah bersama jajarannya. SEPUTARBANTENID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat optimalisasi pendapatan daerah. Sebanyak 960 pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan turun langsung mendatangi kediaman wajib pajak (WP) yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pendekatan humanis.
Langkah tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, saat apel bersama pegawai Bapenda Provinsi Banten dalam rangka penataan dan pemungutan PKB di Plaza Aspirasi, KP3B Kota Serang, Jumat (17/4/2026).
“Inovasi Bapenda Banten ini merupakan langkah strategis yang dilakukan seluruh jajaran untuk mengamankan target pendapatan daerah agar dapat terealisasi dengan optimal,” ujarnya.
Menurut Rina, pendekatan yang dilakukan tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan edukasi secara persuasif. Para pegawai akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta manfaatnya bagi pembangunan.
“Kita lakukan sosialisasi secara humanis. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya,” katanya.
Rina juga mendorong seluruh aparatur Bapenda untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi, penguatan pendataan, serta sinergi dalam mencapai target pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan seluruh pegawai, termasuk staf administrasi, akan terlibat dalam program jemput bola dengan metode door to door ke rumah wajib pajak.
“Metode door to door akan kami mulai di awal triwulan ke-II ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap pegawai ditargetkan melakukan 10 kegiatan sosialisasi penagihan setiap bulan. Dengan total 960 pegawai, potensi capaian penagihan dapat mencapai 9.600 tunggakan setiap bulannya.
“Target ini realistis dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Banten yang telah menerima opsen atau bagi hasil PKB.
“Akan kami lakukan bersama kabupaten dan kota karena berperan penting dalam mendorong capaian pajak daerah,” tambahnya.
Berly menegaskan, pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan edukasi dan literasi, bukan penagihan yang bersifat memaksa.
“Arahan gubernur dan wakil gubernur jelas, pendekatan harus humanis dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Adapun pelaksanaan door to door dilakukan di luar jam pelayanan, yakni setelah pukul 16.00 WIB, bahkan hingga malam hari maupun akhir pekan tanpa mengganggu layanan di kantor Samsat.
Untuk memastikan optimalisasi kinerja, Bapenda juga menerapkan skema reward and punishment berbasis capaian kerja pegawai.
“Kinerja akan dilinierkan dengan pemberian insentif setiap tiga bulan. Jika target tidak tercapai, akan berdampak pada pengurangan insentif,” pungkasnya.
Pos terkait
