Sosialisasi Bareng BSN, Ananta Wahana Sebut UMKM di Tangerang Raya Tumbuh Pesat

TANGERANG, | Ananta Wahana anggota DPR RI bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) gelar kegiatan Sosialisasi Standarisasi Dan Sistem Penilaian Kesesuaian (SPK) Bagi UMKM di Hotel Horison GWR Serpong, Kota Tangerang, Banten, Minggu (19/3/2023).

Ananta Wahana mengungkapkan bahwa Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di wilayah Tangerang Raya, Provinsi Banten mengalami pertumbuhan pesat pasca pandemi.

Meski data resmi terkait jumlah pasti UMKM di Tangerang Raya belum ada, namun pertumbuhannya tergambar sebagai berikut:

Di Kabupaten Tangerang, sebelum pandemi jumlah UMKM yaitu 25.918, dan saat ini tumbuh menjadi 59.317 UMKM.

Untuk Kota Tangerang dari jumlah 12.508 UMKM sebelum pandemi, saat ini berjumlah 100.014.

Dan Kota Tangerang Selatan, sebelum pandemi 33.596, sekarang tumbuh menjadi 149.091 UMKM.

Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana menilai laju pertumbuhan sektor usaha kecil itu menunjukan bahwa UMKM menjadi alternatif rakyat untuk bertahan hidup terutama mikro-nya.

“Saat pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan memutuskan membuka usaha. Sehingga tren pertumbuhan sektor UMKM ini menjadi pesat,” ungkap Ananta.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Banten III itu menjelaskan, bahwa pandemi Covid-19 telah maluluhlantahkan perekonomian nasional.

Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Dan Sistem Penilaian Kesesuaian (SPK) Bagi UMKM.

Menurut data BPS tahun 2020, sekitar 84.20 persen pelaku usaha UMKM mengalami penurunan pendapatan. Nilai tersebut dapat diartikan dari 10 pelaku usaha terdapat 8 yang mengalami penurunan pendapatan.

Sektor usaha yang terkena dampak adalah sektor akomodasi dan makan minum yaitu sekitar 92,47 persen.
Saat ini perlahan-lahan Indonesia mampu melewati masa sulit pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif.

Data dari Kementerian Keuangan RI, pada Januari tahun 2023 pertumbuhan pendapatan negara mencapai 48,1 persen dibandingkan akhir tahun 2022, yaitu sebesar Rp 232,2 triliun atau 9.4 persen dari target APBN.

“Pemerintah melaporkan kepada kami (DPR), bahwa proyeksi perekonomian nasional masih optimal namun tetap waspada. Ancaman resesi global masih ada. Fluktuasi harga komoditas masih tinggi akibat ketidakpastian global,” ujar Ananta.

“Seperti halnya ketidakpastian yang masih tinggi dari harga gas, batu bara, minyak, gandum, jagung dan kedelai yang disebabkan oleh kondisi geopolitik dan perubahan iklim,” imbuhnya.

Peran UMKM Bagi Ekonomi Nasional

Ananta juga menyebut, bahwa sudah sering disampaikan terkait peran UMKM sangat vital bagi perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemic dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk instrumen dari pembiayaan dan investasi mendukung UMKM di Indonesia.

“Setidaknya akan digelentorkan bantuan senilai Rp45,8 triliun di tahun 2023 untuk mendukung UMKM menghadapi berbagai gejolak di tahun depan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, Dan Biologi, BSN, Agustinus Praba Drijarkara menyampaikan, bahwa pentingnya standarisasi produk UMKM sebagai upaya meningkatkan daya saing.

Menurutnya, standar mendorong keberlanjutan, termasuk lingkungan. Adanya standar dapat menjadi panduan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

“Produk bermutu memberikan jaminan akan kesehatan, keamanan dan keselamatan kepada penggunanya maupun produsennya,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, standar produk memberikan keseragaman unit pengukuran, konsistensi serta memungkinkan akurasi dan kepercayaan dalam transaksi komersial secara lokal dan global.

Dan standar produk menjadi penting untuk menurunkan biaya dengan meminimalkan kesalahan, redundansi, dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, keamanan, dan waktu tunggu produk.

“Juga standar memberikan produk yang berkualitas, konsistensi layanan, kemudahan penggunaan, transparansi informasi produk & pelabelan, privasi/keamanan data. Serta perlindungan dari klaim palsu atau menyesatkan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kegiatan Sosialisasi Standardisasi Dan Sistem Penilaian Kesesuaian (SPK) Bagi UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN) tersebut diikuti ratusan pelaku UMKM di Tangerang Raya. (red/rls)