Reses Abraham Serap Aspirasi Warga, Soroti Lapangan Kerja dan Dana BOS
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyerap berbagai aspirasi warga dalam rangkaian reses Februari 2026 di Kabupaten Tangerang. (Foto: Ist) TANGERANG, SEPUTARBANTEN.ID — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyerap berbagai aspirasi warga dalam rangkaian reses Februari 2026 di Kabupaten Tangerang. Dalam pertemuan yang digelar di sejumlah titik itu, isu lapangan kerja dan pengawasan dana BOS menjadi sorotan utama masyarakat.
Pekarangan rumah di sebuah kampung di Kabupaten Tangerang siang itu dipenuhi kursi plastik dan obrolan hangat. Satu per satu warga menyampaikan cerita tentang pekerjaan, sekolah anak, hingga layanan kesehatan. Di tengah mereka, Abraham duduk sejajar, membuka buku catatan kecil, dan mendengar.
Rangkaian reses Februari 2026 itu memperlihatkan potret keseharian warga—apa adanya, tanpa sekat. Dari satu titik ke titik lain, persoalan boleh jadi mirip, tetapi setiap cerita punya wajah dan emosi yang berbeda.
Selasa, 10 Februari 2026 – Kegelisahan di Kampung Bubulak
Reses titik kelima digelar di pekarangan rumah warga Kampung Bubulak, Kecamatan Panongan. Suasana sederhana justru membuat warga leluasa berbicara.
Iis Isnaeni, seorang ibu rumah tangga, menyampaikan keluhan soal sulitnya mencari pekerjaan. Ia juga menyinggung sistem zonasi sekolah serta dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen kerja.
“Sekarang cari kerja susah, Pak. Kadang sudah ada info lowongan, tapi ujungnya diminta bayar,” katanya.
Abraham mendengarkan dengan saksama. Ia menegaskan praktik pungutan dalam rekrutmen tidak dapat dibenarkan.
“Kalau ada pungli, jangan takut melapor. Soal lapangan kerja, ini jadi catatan penting yang akan kami bawa dalam pembahasan di provinsi,” ujarnya.
Rabu, 11 Februari 2026 – Diskusi Panjang di Suradita
Keesokan harinya, reses berlanjut di balai warga Desa Suradita, Kecamatan Cisauk. Topik diskusi melebar ke jaminan sosial, pendidikan, dan nasib pelaku usaha kecil.
Siswono menanyakan cara mendapatkan BPJS PBI serta solusi bagi pemuda yang menganggur. Bambang menyoroti perlunya pengawasan dana BOS dan evaluasi penerima BPJS gratis yang dinilai belum tepat sasaran.
Dedi mengusulkan sidak dana BOS serta program kesehatan gratis bagi warga di atas 55 tahun. Sementara Gatot mengeluhkan UMKM yang tergusur akibat alih fungsi lahan milik pemerintah daerah yang justru terbengkalai.
Menanggapi itu, Abraham menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan.
“Data harus akurat. Saya setuju RT dilibatkan karena mereka paling paham kondisi warganya,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, berpose bersama warga dalam rangkaian reses Februari 2026 di Kabupaten Tangerang. (Foto: Ist)
Kamis, 12 Februari 2026 – Pertanyaan Sederhana soal Darurat
Di Kampung Onyam, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug, reses berlangsung lebih singkat namun memunculkan isu penting.
Seorang warga, Isal, mengangkat tangan dan bertanya mengenai prosedur BPJS dalam kondisi darurat.
“Kalau darurat, harus tetap pakai rujukan atau tidak, Pak?” tanyanya.
Abraham menjelaskan bahwa dalam kondisi gawat darurat, keselamatan pasien menjadi prioritas utama.
“Rumah sakit wajib menangani dulu. Administrasi bisa menyusul,” tuturnya, mencoba memberi kepastian.
Jumat, 13 Februari 2026 – Harapan dari Perumahan
Rangkaian reses berlanjut di Perumahan Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.
Di sini, isu pemberdayaan pemuda dan kesehatan lingkungan mencuat. Serli Oktavia berharap ada pelatihan kerja yang relevan bagi pemuda serta bantuan alat untuk bank sampah.
“Kami ingin pemuda punya keterampilan supaya siap kerja,” ujarnya.
Ketua RW Saryanti menyoroti kebutuhan alat kesehatan dan gedung layak untuk posyandu. Sementara Aurelia Karima, lulusan baru, mengeluhkan syarat pengalaman kerja yang kerap menjadi penghalang meski sudah memiliki sertifikat pelatihan.
Mutia mempertanyakan kepastian sertifikat resmi dari pelatihan pemerintah.
Abraham menilai pelatihan harus selaras dengan kebutuhan industri dan memiliki pengakuan resmi.
“Pelatihan jangan hanya formalitas. Harus bisa dipakai benar-benar untuk masuk kerja,” katanya.
Di setiap titik, pertemuan selalu diakhiri dengan foto bersama dan obrolan santai. Namun yang lebih penting, warga merasa didengar langsung.
“Reses bukan sekadar agenda. Saya datang untuk mendengar cerita nyata warga,” ucap Abraham.
Di antara sajian teh hangat dan jajanan sederhana, politik terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian warga, kesempatan menyampaikan keluhan secara langsung sudah menjadi harapan—bahwa suara dari pekarangan rumah mereka bisa sampai ke ruang kebijakan. (*)
Pos terkait
