Komisi II DPR RI Apresiasi Pelayanan Publik Pemkot Tangerang, Sachrudin: Manfaatnya Harus Dirasakan Masyarakat
Wali Kota Sachrudin saat bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima beserta rombongannya. KOTA TANGERANG – Komisi II DPR RI mengapresiasi kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur berbasis meritokrasi, integrasi layanan, serta digitalisasi pengaduan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Ruang Rapat Akhlakul Karimah.
Evaluasi tersebut mencakup empat aspek utama, yakni standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Dalam kesempatan itu, Aria Bima mengapresiasi pengelolaan SDM aparatur Pemkot Tangerang yang menerapkan sistem meritokrasi serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, peningkatan kualitas aparatur menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ungkap Aria.
Selain pengelolaan SDM, Aria juga menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan berbagai instansi vertikal, seperti ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai mampu mengurangi ego sektoral sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Begitu pula digitalisasi pengaduan masyarakat yang memungkinkan laporan warga direspons secara cepat.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan sambutan sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan bahwa Pemkot Tangerang berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut, kata Sachrudin, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ia menegaskan, keberhasilan pelayanan pemerintah tidak semata-mata diukur dari banyaknya inovasi yang diluncurkan, tetapi dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.
Sachrudin berharap, kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut dapat memberikan masukan, evaluasi, serta rekomendasi konstruktif bagi Pemkot Tangerang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.(*)
Pos terkait
