Belum Ada Pasar Induk, Peserta Sespimmen Polri Bahas Distribusi dan Harga Sembako di Sumedang
Peserta Sespimmen Polri Dikreg ke-67 TA 2026 menyerahkan cendera mata kepada Kapolres Sumedang AKBP Reza Ma’ruffi dalam kegiatan di Mapolres Sumedang, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian FGD yang membahas distribusi dan stabilitas harga sembako serta penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang. (Foto: Ist) SUMEDANG, SEPUTARBANTENID – Belum adanya pasar induk di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu persoalan yang disoroti Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg 67 Poklat 7 dalam membahas distribusi dan stabilitas harga sembako. Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Mapolres Sumedang, Kamis (13/8/2026).
FGD tersebut melibatkan 11 perwira menengah Polri bersama sejumlah pemangku kepentingan daerah. Kegiatan mendapat dukungan dari Kapolres Sumedang, Dr. Reza Ma’ruffi, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap persoalan distribusi bahan pokok dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Forum mempertemukan unsur kepolisian dengan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi Pengelola Pasar, serta tokoh masyarakat. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas kondisi distribusi bahan pokok dari tingkat distributor hingga konsumen.
Dalam pembahasan, ketiadaan pasar induk dinilai turut memengaruhi panjangnya rantai distribusi di Sumedang. Pedagang lokal harus mengambil pasokan melalui mekanisme yang membuat posisi mereka tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga berperan sebagai agen.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga barang di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dibandingkan harga yang diperoleh dari distributor. Karena itu, kehadiran pasar induk dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperpendek mata rantai distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi penyaluran bahan pokok.
Selain mendorong pendirian pasar induk, peserta FGD juga menggagas Bazar Pasar Murah sebagai langkah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Upaya menjaga stabilitas harga juga diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap rantai pasok. Kepolisian mendorong pengawasan terhadap gudang-gudang distributor untuk mengantisipasi praktik penimbunan yang dapat mengganggu ketersediaan barang dan memicu kenaikan harga sembako.
Pembahasan FGD tidak hanya berfokus pada distribusi dan harga. Potensi pangan lokal Sumedang turut menjadi perhatian, salah satunya ubi Cilembu. Komoditas unggulan tersebut dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan guna meningkatkan nilai ekonomi bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Tokoh masyarakat H. Sobirin menyambut positif pelaksanaan FGD tersebut. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, pelaku usaha, pengelola pasar, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan harga tetap terjangkau.
Kegiatan tersebut diawasi langsung oleh Brigjen Pol Nurcholis dan disupervisi Kombes Pol Purwanto. Seluruh rangkaian FGD berlangsung lancar dengan menghasilkan sejumlah masukan terkait perbaikan distribusi, pengawasan harga, serta penguatan potensi pangan lokal.
Melalui FGD tersebut, peserta Sespimmen Polri mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan distribusi bahan pokok di Sumedang. Kehadiran pasar induk, pasar murah, pengawasan distributor, dan pengembangan komoditas lokal menjadi bagian dari solusi yang dibahas untuk mewujudkan harga sembako yang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. (*)
Pos terkait
