Bappeda Pandeglang Rencanakan Kawasan Kumuh Cigondang Dijadikan Destinasi Wisata

waktu baca 2 menit
Senin, 11 Nov 2024 21:46 0 179 Redaksi

SeputarBantenID — Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen UKL,UPL Skala Kawasan Kumuh Cigondang, senin (11/11/2024) di Hotel S,rizki Pandeglang.

Dalam kegiatan tersebut Sekda Ali Fahmi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk mengatasi penanganan kawasan kumuh yang harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi serta mengacu pada peraturan yang berlaku.

“pemukiman yang kumuh disebabkan karena ketidak beraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Sekda Ali Fahmi menegaskan pemukiman kumuh merupakan masalah yang kompleks yang mencakup sosial dan ekonomi.

“oleh karena itu Pemerintah telah merencanakan pembangunan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang mengamanatkan target kawasan pemukiman kumuh harus ditangani secara terpadu dan terintegrasi,” tegasnya.

Sekda Pandeglang Sumanta bersama Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Sutoto saat di acara FGD.

Sekda Pandeglang Sumanta bersama Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Sutoto saat di acara FGD.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Sutoto mengatakan kawasan kumuh Cigondang arah penanganannya akan dijadikan kawasan destinasi wisata.

Karena menurutnya, kawasan kumuh Cigondang jika ditata dijadikan destinasi wisata potensinya sangat besar, disamping lokasi perikanan agro bisnis, dan juga sporting kawasan PLTU, serta merupakan kawasan perdagangan.

“sudah tentu jika dijadikan kawasan destinasi wisata sangat besar potensinya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan penanganan kawasan kumuh Cigondang ditarget tahun 2025 sudah dibangun, akan tetapi kita masih kekurangan dokumen lingkungan.

“maka dari itu dokumen tersebut saat ini sedang kita susun, melalui dokumen UKL, UPL untuk dijadikan dokumen kawasan kumuh Cigondang, jika dokumen itu sudah terpenuhi, tinggal menunggu persetujuan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat melalui Bappenas,” ungkapnya.

LAINNYA