Sosialisasi Bareng Kemendag, Ananta Wahana Komisi VI DPR RI Minta Pemda Tangerang Bangun Pasar Rakyat

KABUPATEN TANGERANG, – Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Tangerang Raya, Banten memperhatikan pembangunan pasar rakyat.

Menurut Ananta, pasar rakyat harus mendapat perhatian sebagai wadah untuk melakukan peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat hingga penurunan angka kemiskinan.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Sekda Herman Ingin Tingkatkan Layanan Publik Pemkot Tangerang, Demi Kepuasan Masyarakat

490 Redaksi

“Soal pasar ini harus mendapat perhatian lebih dari Pemda. Sebagai sarana perdagangan, pasar juga sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat,” ungkap Ananta Wahana saat Sosialisasi Kebijakan Sarana Perdagangan Dan Logistik, Kementerian Perdagangan (Kemendag), bertempat di Hotel Horison GWR Serpong, Kota Tangerang, Banten, Senin (6/3/2023).

Ananta wahana saat foto bersama masyarakat peserta Sosialisasi Kebijakan Sarana Perdagangan Dan Logistik, Kementerian Perdagangan (Kemendag), di Hotel Horison GWR Serpong, Kota Tangerang, Banten.

Selanjutnya Anggota DPR RI Dapil Banten III Tangerang Raya itu memaparkan, bahwa di Provinsi Banten, terdapat wilayah dengan julukan “Kota 1000 Industri”.

Wilayah itu adalah Kabupaten Tangerang. Sebagai salah satu pusat industri di Pulau Jawa, di wilayah ini berdiri banyak perusahaan lokal maupun internasional.

Baca Juga

3 tahun  lalu

MTQ ke-10 Tingkat Kecamatan Curug, Hadiahnya Umroh

525 Redaksi

Namun demikian, lanjut dia, angka pengangguran di wilayah Tangerang Raya masih terbilang tinggi.

Paling tinggi adalah Kota Tangerang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 9,07% menempati posisi 4 di Provinsi Banten.

Kemudian Kabupaten Tangerang mencapai 9,06%, dan Kota Tangerang Selatan yaitu 8,60%.

Padahal wilayah Tangerang Raya merupakan penyangga Ibu Kota dan menjadi kawasan industri, namun tingkat TPT-nya masih tergolong tinggi. Artinya masih banyak masyarakat tidak terserap lapangan kerja.

“Karena itu Pemda fokusnya jangan pada pembangunan industri yang besar-besar saja. Pasar juga harus mendapat perhatian,” katanya.

Kemendag Kembangkan SIPR

Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Muda/Ketua Tim Perdagangan Antarpulau, Darat dan Perbatasan Kementerian Perdagangan, Hamida Wahmuda mengatakan, bahwa Kemendag telah mengembangkan Sistem Informasi Pasar Rakyat atau SIPR.

SIPR adalah sistem informasi berbasis website yang disediakan bagi calon penerima dan penerima dana tugas pembantuan untuk mengajukan permohonan, melaporkan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi fisik, serta pemanfaatan Pasar Rakyat berupa aspek administrasi, teknis dan manajerial.

“SIPR ini kita kembangkan. Dan ini merupakan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan di era teknologi informasi 4.0,” ungkap Hamida.

Ibu Hamida Wahmuda analis Perdagangan Ahli Muda/Ketua Tim Perdagangan Antarpulau, Darat dan Perbatasan Kementerian Perdagangan.

Selain itu, sesuai amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah bertugas mengatur kegiatan perdagangan antarpulau untuk integrasi pasar dalam negeri.

Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau.

Hamida menyebut, dalam rangka peningkatan perdagangan antar pulau, menjaga ketersediaan barang, serta meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengusung beberapa program pengembangan perdagangan dalam negeri dan salah satunya adalah Gerai Maritim.

Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan.

“Dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga, meningkatkan perdagangan antar pulau, mengurangi biaya distribusi barang, memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah,” katanya.

“Serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan,” imbuh Hamida. (red/rls)