Rano Alfath Tegas Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Minta Pemerintah Perkuat Ujung Kulon

waktu baca 2 menit
Rabu, 18 Nov 2026 16:09 16 Redaksi

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, dengan tegas menolak rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Menurut Rano, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penguatan perlindungan badak Jawa beserta habitat alaminya di Ujung Kulon daripada mengambil langkah pemindahan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

“Saya tegas menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Perkuat perlindungan di Ujung Kulon, jangan pertaruhkan keselamatan satwa ini,” ujar Rano kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Rano menilai, kepastian mengenai kelayakan habitat tujuan menjadi aspek mendasar yang harus diperhatikan sebelum pemerintah mengambil keputusan.

Menurutnya, keselamatan badak Jawa harus menjadi pertimbangan utama, mulai dari proses penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi di lingkungan baru.

“Kalau habitat tujuannya belum terbukti layak, jangan dipaksakan. Setiap individu badak Jawa sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan dalam menentukan kebijakan konservasi.

Menurut Rano, setiap ketidakpastian ilmiah harus disikapi dengan langkah pencegahan yang terukur, bukan justru mengambil keputusan yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap kelestarian satwa dan ekosistemnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan juga sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Negara punya tanggung jawab menjaga kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya. Kebijakan konservasi harus menjamin keselamatan satwa dan perlindungan habitat,” katanya.

Selain itu, Rano merujuk Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Ia menilai ketentuan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan konservasi tetap menjaga keutuhan kawasan pelestarian alam.

Lebih lanjut, Rano meminta pemerintah memperkuat langkah-langkah perlindungan di Taman Nasional Ujung Kulon.

Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan patroli kawasan, perbaikan pengelolaan habitat, pemantauan populasi secara berkala, serta penegakan hukum terhadap praktik perburuan dan perdagangan satwa dilindungi.

“Badak Jawa adalah kebanggaan Banten dan kekayaan hayati Indonesia. Sikap saya jelas, menolak pemindahan ke Alas Purwo. Pemerintah harus fokus menjaga badak tetap aman dan lestari di Ujung Kulon,” pungkasnya.

Rano berharap kebijakan konservasi badak Jawa benar-benar mengedepankan kajian ilmiah, prinsip kehati-hatian, serta jaminan keselamatan satwa agar salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut tetap terjaga untuk generasi mendatang.(*)

DPRD Kabupaten Tangerang Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke 394 Kabupaten Tangerang.
Disperindag Kabupaten Tangerang Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke 394 Kabupaten Tangerang.
DBMSDA Kabupaten Tangerang Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke 394 Kabupaten Tangerang.
BAPPEDA Kabupaten Tangerang Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke 394 Kabupaten Tangerang.
Supriyadi Kepala Dinas Pendidikan Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke 394 Kabupaten Tangerang.
LAINNYA