Kenaikan Harga Pertamax Dikritik GMNI DKI Jakarta, Pemerintah Diminta Transparan
Aksi Demonstrasi DPD GMI DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. (Foto: Ist) SEPUTARBANTENID – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mengkritik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.250 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan kebijakan energi dan faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga BBM kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa, menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait harga BBM RON 92 dan Green 95. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan energi nasional.
“Kami meminta pemerintah tidak menyampaikan narasi yang membingungkan publik terkait kebijakan energi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenaikan harga BBM,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Gus Fakhier dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut GMNI DKI Jakarta, kenaikan harga energi tidak terlepas dari dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang memengaruhi pasar energi dunia. Namun demikian, pemerintah dinilai harus memiliki langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi dan biaya hidup.
Selain menyoroti kebijakan energi, DPD GMNI DKI Jakarta juga menilai kondisi fiskal nasional tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Karena itu, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.
Program yang disorot untuk dievaluasi antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Dahsyat Mengabdi/Membangun Pemuda (KDMP), dan Program 3 Juta Rumah Rakyat.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan prioritas anggaran dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan anggaran besar. Prioritas utama harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Deodatus.
Soroti Dugaan Praktik KKN
Dalam keterangannya, GMNI DKI Jakarta juga menyoroti masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurut mereka, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat akan semakin berat apabila tidak disertai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.
GMNI DKI Jakarta juga meminta pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Ingatkan Amanat Konstitusi
DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Mereka menilai negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat serta memastikan kebijakan yang diambil mampu menjaga kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada,” ujar Gus Fakhier. (*)
Pos terkait
