Rakorwil se-Pulau Jawa, Sekda Deden Apriandhi Sampaikan Program Ketahanan Pangan di Banten

SEPUTARBANTENID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan, peningkatan ketahanan pangan bukan sekadar agenda pembangunan. Ketahanan pangan sebagai jalan utama untuk memastikan kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Pesan itu disampaikannya saat mewakili Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) se-Pulau Jawa terkait pertumbuhan ekonomi yang digelar Bank Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Ichsan Soelistio Bareng Abraham Garuda Laksono Sosialisasikan 4 Pilar MPR RI di DPC PDIP Serang Banten

627 Redaksi

Deden menyebut, sesuai arahan Gubernur Banten Andra Soni, program ketahanan pangan diintegrasikan ke dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan RPJMD Provinsi Banten. Pemprov Banten menggarapnya melalui dua jalur, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

“Ekstensifikasi kami lakukan dengan pencetakan sawah swadaya bersama dunia usaha, hingga pemanfaatan lahan Perhutani di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk pengembangan padi gogo dengan target 15.417 hektare. Sementara intensifikasi melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi sampai 82.904 ton, serta distribusi alat dan mesin pertanian,” jelas Deden.

Menurut Deden, keberhasilan program itu bukan hanya diukur dari produksi padi, melainkan juga dari kenaikan pendapatan petani. Pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas harga pangan, menjamin ketersediaan pupuk, serta mencegah keuntungan lebih besar jatuh ke tangan distributor ketimbang petani.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Rano Alfath Ajak Generasi Muda Mengamalkan Nilai-nilai Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Karang Tengah

390 Redaksi

“Petani harus mendapatkan margin keuntungan yang layak. Karena itu intervensi pemerintah dalam menjaga harga dan distribusi pupuk sangat penting,” tegasnya.

Deden juga mencontohkan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7,5 kilometer di Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, yang terbukti mampu menekan biaya produksi.

“Sebelum jalan dibangun, biaya angkut panen dari 3.000 hektare lahan mencapai Rp8 miliar per musim. Setelah ada jalan, biayanya hanya sekitar Rp2 miliar. Ada efisiensi Rp6 miliar yang langsung menambah keuntungan petani,” ujarnya.

Selain efisiensi, capaian produksi juga menjadi modal besar. Pada 2024, Provinsi Banten mencatat 1,501 juta ton gabah kering giling (GKG). Tahun 2025, angka itu diproyeksikan naik ke 1,73 juta ton GKG, bahkan ditargetkan menembus 1,85 juta ton GKG. Dengan capaian tersebut, Provinsi Banten kini berada di posisi ke-8 provinsi produsen padi terbesar nasional.

“Ini bukan hanya prestasi, tapi tantangan agar kita tetap menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian,” kata Deden.

Untuk menopang program, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran khusus ketahanan pangan sebesar Rp8,8 miliar dalam APBD Murni 2025, ditambah Rp4,3 miliar dalam APBD Perubahan 2025.

Dana tersebut dialirkan untuk penyediaan benih dan pupuk, alsintan, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.

Deden optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, perbankan, dan dunia usaha, ketahanan pangan Provinsi Banten akan semakin kokoh. Lebih dari itu, tujuan utama yang dikejar adalah petani semakin sejahtera.

“Kalau petani sejahtera, masyarakat terjamin kebutuhan pangannya, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kami perjuangkan,” pungkasnya.(*)