Pemprov Dan Kejati Banten Jalin Komitmen Pendampingan Hukum Soal Pembangunan

waktu baca 3 menit
Jumat, 16 Agu 2024 00:50 137 1156 Redaksi
Pj Al Muktabar bersama Kepala Kejati Banten Siswanto.Pj Al Muktabar bersama Kepala Kejati Banten Siswanto.

SEPUTARBANTEN.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menjalin komitmen pendampingan hukum dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam pembangunan.

Komitmen itu pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban memaksimalkan kinerja pembangunan, terukur, dan tercapai dengan baik.

Hal itu dikatakan Al Muktabar usai melakukan Rapat Pendahuluan (entry meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Pengamanan Proyek Strategis Pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, Kamis (15/8/2024).

Al Muktabar mengungkapkan, dari asas pendampingan hukum yang dilakukan itu, salah satu hasilnya adalah bagaimana pada tahun 2023 lalu Pemprov Banten penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK yang tercepat.

“Bukan hanya pada penyampaian LKPD, tapi kita juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.

Dengan pendampingan hukum itu juga, lanjut Al Muktabar, Pemprov bersama seluruh OPD teknis pelaksanaannya yakin bahwa sejak awal mitigasi risiko itu sudah tertata dengan baik.

“Sejatinya memang harus begini pola pembangunan yang kita lakukan, kalau melihat aturan yang ada. Sehingga ini bukan inisiasi saya pribadi, tetapi memang aturannya yang mengharuskan begitu. Maka dari itu kita menyebutnya ini adalah ekosistem baru,” jelas Al Muktabar.

Penandatangan fakta integritas.

Penandatangan fakta integritas para pejabat Banten.

Sementara itu Kepala Kejati Banten Siswanto mengamini apa yang diungkapkan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Menurut Siswanto, tugas Kejaksaan dalam pelaksanaan pengamanan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004.

Yaitu tentang Kejaksaan RI yang mengamanatkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk menciptakan kondisi yang mendukung dalam pelaksanaan Pembangunan.

“Untuk itu Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dari mulai tahapan perencanaan Pembangunan, pelaksanaan sampai pertanggung jawaban,” katanya.

Sehingga dengan begitu, lanjutnya, berbagai kemungkinan adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan itu bisa dimitigasi sejak dini.

Dimana pada akhirnya nanti, proses pembangunan itu berjalan dengan lancar dan akan mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat.

“Kejaksaan melalui fungsi intelijen dan penegakkan hukum dalam pengamanan proyek strategis daerah itu akan melakukan deteksi dini dan langkah preventif lainnya, untuk mengidentifikasi dan meminimalisir setiap ancaman dan gangguan baik secara personil, materiil atau pun aset,” jelasnya.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan oleh delapan Kepala OPD dengan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor serta pengawas kontraktornya yang meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Dan Kepala Dinas Pertanian (Distan), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten.

Avatar

Redaksi

Pos lain oleh Redaksi

Pos terkait

Mettawati, mom influencer jujur, berbagi kisah inspiratif ibu modern dengan konten hangat dan seimbang antara keluarga dan karier digital.

Dari Aktivitas Harian Bersama Anak, Metta Naomi Curi Perhatian Banyak Brand

1 bulan  lalu
Statistik pertumbuhan ekonomi Banten.

BPS Sebut di Triwulan II Ekonomi Provinsi Banten Tumbuh 4,83 Persen, Begini Penjelasan Awang Pramilla

2 tahun  lalu

Hasil Drawing Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia di Grup C dengan Arab Saudi dan Australia

1 tahun  lalu

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Terapkan Pola Hidup Sehat

1 tahun  lalu
Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar saat foto bersama jajarannya.

Pj Ketua TP PKK Provinsi Banten Minta Kader Segera Lapor Penanganan Stunting di aplikasi Dasawisma

2 tahun  lalu
Ketua KADIN Kota Serang Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman kembali Pimpin KADIN Kota Serang Periode 2023-2028.

Tb Ibnu Nurul Ibadurachman Kembali Pimpin KADIN Kota Serang Periode 2023-2028

2 tahun  lalu

137 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
SEPUTARBANTEN.ID adalah Portal Berita Media Elektronik yang menyajikan Berita Seputar Banten dan Sekitarnya. Dan berbadan hukum resmi PT Banten Multimedia Gemilang. Media seputarbanten.id ada di katalog.inaproc.id versi 6.
©2025 |seputarbanten.id